Digoda Bisnis Judol, Budi Arie Menolak
Nama Menkominfo Budi Arie Setiadi kembali mencuat ke publik usai disebut dalam sejumlah perbincangan seputar kasus perjudian online (judol). Meski tidak berstatus sebagai tersangka maupun saksi, publik menyoroti keterkaitan namanya dengan para tersangka, termasuk dugaan kelalaian dalam menangani anak buah yang terlibat. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi Budi Arie dalam pusaran kasus ini?
Kejaksaan Agung: Belum Ada Fakta Hukum untuk Periksa Budi Arie
Kejaksaan Agung RI menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada alasan hukum untuk memeriksa Budi Arie dalam kasus judol. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap seorang menteri seperti Budi Arie hanya bisa dilakukan jika ada fakta hukum yang ditemukan penyidik kepolisian.
Artinya, posisi Budi Arie masih sebatas disebut dalam konteks keterangan saksi atau dugaan, tanpa bukti kuat yang bisa menyeretnya ke proses hukum.
Pengakuan Budi Arie: Sudah Ingatkan Anak Buah
Menjawab isu berkembang, Budi Arie mengklaim bahwa dirinya telah memberikan peringatan kepada anak buah yang diduga terlibat membekingi praktik judol. Peringatan itu, menurutnya, disampaikan dalam berbagai kesempatan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Namun sayangnya, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh oknum yang bersangkutan. Kasus ini menunjukkan adanya potensi lemahnya pengawasan di lingkungan kementerian, sehingga memberi celah bagi aparat internal untuk bermain di wilayah abu-abu.
Digoda Bisnis Judol, Budi Arie Menolak
Dalam wawancara dengan media, Budi Arie secara terbuka mengaku pernah ditawari terlibat dalam bisnis judi online oleh salah satu pihak yang mengaku sebagai mitra dari partai politik. Tawaran tersebut datang dengan iming-iming keuntungan besar dan jejaring politik yang solid. Namun, Budi Arie menyatakan dengan tegas bahwa ia menolak tawaran tersebut karena bertentangan dengan nilai moral dan hukum.
Pengakuan ini memperlihatkan bahwa godaan bisnis ilegal bisa datang dari banyak arah, termasuk melalui jalur politik. Namun, sikap Budi Arie yang menolak dengan keras memperkuat citra dirinya sebagai pejabat yang masih memegang teguh prinsip integritas, setidaknya berdasarkan pernyataan publiknya.
Harta Kekayaan Budi Arie: Transparansi di Tengah Sorotan
Menurut laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), Budi Arie tercatat memiliki total harta mencapai lebih dari Rp9 miliar. Kekayaan tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, serta simpanan kas dan setara kas.
Dalam laporan yang terakhir diumumkan ke publik, tidak ditemukan adanya aset mencurigakan atau lonjakan kekayaan tidak wajar yang bisa dikaitkan dengan aktivitas ilegal seperti judi online. Hal ini menjadi poin penting yang sedikit banyak menepis spekulasi liar yang sempat menyeruak.
Sorotan Publik dan Tuntutan Etika
Meski secara hukum belum ada dasar pemeriksaan terhadap Budi Arie, tekanan publik untuk akuntabilitas moral tetap ada. Aktivis antikorupsi dan sejumlah pakar komunikasi politik menilai bahwa keterlibatan nama menteri dalam kasus seperti ini, meskipun tidak secara langsung, tetap menuntut tanggung jawab etika.
Dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik terhadap pejabat negara bukan hanya soal bersih dari jerat hukum, tetapi juga soal kemampuan menjaga integritas lingkungan kerja dan menindak tegas pelanggaran di bawah kepemimpinannya.
Penutup: Menanti Langkah Nyata dan Transparansi
Kasus judi online yang menyeret banyak pihak ini adalah alarm keras bagi pemerintah, termasuk Kementerian Kominfo yang menjadi garda depan pemberantasan praktik ilegal digital. Meskipun Budi Arie belum terlibat langsung secara hukum, publik berharap adanya evaluasi menyeluruh dan reformasi internal.
Ke depan, transparansi dan tindakan tegas terhadap pelaku internal yang melanggar akan menjadi kunci membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemimpinnya.
About the Author
