Seorang pria berkacamata dengan wajah tenang dan tutur kata rapi berdiri di podium Kementerian Keuangan. Namanya mungkin belum sepopuler selebritas politik, tetapi hari itu, Bimo Wijayanto resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru — menggantikan Suryo Utomo, pejabat lama yang telah menyelesaikan masa tugasnya sejak 2019.
Apa yang membuat sosok ini istimewa? Kenapa Presiden Prabowo Subianto menjatuhkan pilihan pada pria yang sebelumnya “bekerja dalam bayang-bayang kekuasaan”?
✍️ Jejak Awal: Didikan Disiplin dan Prestasi
Lahir dan besar dalam lingkungan penuh kedisiplinan, Bimo adalah lulusan SMA Taruna Nusantara, sekolah yang dikenal sebagai kawah candradimuka calon pemimpin bangsa. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia, lalu memperdalam ilmunya di mancanegara.
Bukan hanya gelar yang dia kumpulkan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang bagaimana ekonomi makro, birokrasi, dan kebijakan fiskal bekerja di dunia nyata.
Naik ke Istana Tanpa Satu Pun Drama
Karier Bimo lebih banyak dibentuk di balik layar. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP), posisi yang memungkinkan dirinya terlibat langsung dalam pembuatan dan sinkronisasi kebijakan strategis.
Di sinilah Bimo menunjukkan kapasitas teknokratnya. Bukan pencitraan, bukan manuver politik, tapi kerja sunyi dengan hasil konkret. Ia menjadi salah satu otak di balik berbagai reformasi, termasuk di bidang perpajakan dan pelayanan publik berbasis digital.
Dipilih Langsung oleh Prabowo: Antara Simbol dan Strategi
Penunjukan Bimo sebagai Dirjen Pajak jelas bukan langkah acak. Presiden Prabowo Subianto dikenal pragmatis dalam memilih anak buah. Ia ingin reformasi pajak berjalan tanpa drama. Ia butuh orang yang bisa mengeksekusi, bukan hanya beretorika. Dan Bimo, dengan gaya tenangnya, adalah jawaban dari harapan itu.
Tidak heran jika Menteri Keuangan Sri Mulyani melantiknya sendiri dengan penuh optimisme. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya tugas Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperluas basis wajib pajak, dan mengawal keadilan fiskal.
Harta Transparan, Gaya Hidup Sederhana
Di tengah sorotan publik terhadap pejabat pajak yang kerap bermasalah, Bimo datang dengan catatan kekayaan senilai Rp6,67 miliar, tanpa kepemilikan saham mencurigakan atau gaya hidup mewah. Angka itu tergolong wajar untuk seorang pejabat setingkat eselon I dengan pengalaman panjang di pemerintahan.
Transparansi ini menjadi nilai tambah penting. Bukan hanya bersih, tapi juga terlihat bersih — sesuatu yang sangat krusial dalam membangun ulang kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
Tugas Berat Menanti: Pajak Era Baru di Era Digital
Menjadi Dirjen Pajak di 2025 tak lagi sesederhana memungut pajak dari karyawan dan pengusaha. Tantangan kini hadir dari berbagai arah:
-
Ekonomi digital yang sulit dilacak
-
Sektor informal yang terus berkembang
-
Wajib pajak besar yang lihai menghindari kewajiban
-
Dan yang terberat: kepercayaan publik yang nyaris hancur akibat ulah segelintir oknum
Tapi inilah panggung utama bagi Bimo. Dengan rekam jejak sebagai perancang strategi di KSP dan dukungan penuh dari dua tokoh penting negeri — Prabowo dan Sri Mulyani — publik punya alasan untuk berharap.
Harapan Baru, Pemimpin Baru
Bimo Wijayanto bukan sekadar pejabat baru. Ia adalah simbol lahirnya era baru perpajakan Indonesia — yang transparan, berbasis teknologi, dan adil untuk semua.
Dari Taruna Nusantara, ke Istana, lalu kini memimpin institusi perpajakan nasional — perjalanan Bimo bukanlah karpet merah, tapi bukti nyata bahwa kerja sunyi dan integritas masih bisa membawa seseorang pada posisi tertinggi.
Kini, Indonesia menatap masa depan fiskal dengan harapan baru. Dan di garis depan, berdiri seorang Bimo Wijayanto — teknokrat sunyi yang kini berbicara lantang lewat aksi.